Jakarta, SINAR DUNIA MEDIA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025, bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas nasional. Namun, dampaknya mulai terasa di berbagai sektor dan daerah.
Dampak Fiskal dan Ekonomi
- Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan dana transfer ke daerah (TKD).
- Ironisnya, meski efisiensi dilakukan, defisit APBN justru meningkat dari 2,53% menjadi 2,78% dari PDB, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
- Pemerintah terpaksa menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun untuk menekan risiko fiskal dan menjaga defisit tetap di bawah 3%.
Dampak ke Daerah dan Layanan Publik
- Pemangkasan TKD menyebabkan banyak daerah mengalami krisis anggaran. Akibatnya, beberapa pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis, memicu gelombang protes di Pati, Jombang, Semarang, dan Bone.
- Ekonom Bhima Yudhistira menyebut kenaikan PBB sebagai solusi instan yang tidak kreatif dan berisiko menimbulkan keresahan sosial.
Risiko terhadap Sektor Produktif
- Akademisi UGM, Akhmad Akbar Susamto, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Ia menekankan pentingnya selektivitas dalam pemangkasan agar tidak mengorbankan kelompok rentan dan layanan publik dasar.
Catatan dan Rekomendasi Ekonom
- Ekonom Josua Pardede menyarankan agar efisiensi tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berbasis output dan kinerja.
- Ia juga menekankan pentingnya percepatan realokasi anggaran dan perlindungan terhadap belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kebijakan efisiensi APBN memang bertujuan mulia : menjaga disiplin fiskal dan mendukung program prioritas. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa efisiensi tidak berubah menjadi pemangkasan yang membahayakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Apakah menurutmu efisiensi ini langkah bijak atau justru bumerang?
Sumber berita : katadata.co.id
