LAKSI Desak Hentikan Narasi Fitnah dan Informasi Menyesatkan Terkait Proyek IT BGN
Jakarta (sinarduniamedia.com) – Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKSI) mendesak seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran narasi fitnah dan informasi menyesatkan terkait proyek teknologi informasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Isu mengenai proyek IT BGN senilai Rp1,2 triliun yang diarahkan kepada pimpinan BGN dinilai sebagai tuduhan liar, tidak berdasar, dan sengaja dibangun melalui akun-akun palsu di media sosial. Narasi tersebut disebut telah dipatahkan oleh data resmi serta hasil pemeriksaan objektif yang menunjukkan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks.
Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari BGN, proyek tersebut ditujukan untuk mendukung optimalisasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) beserta layanan Internet of Things (IoT). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi program gizi nasional serta memungkinkan pemantauan secara real-time di berbagai wilayah Indonesia.
“Program ini merupakan bagian dari langkah strategis negara dalam membangun tata kelola digital yang modern, transparan, dan terintegrasi,” ujar Azmi.
Ia juga menyoroti keterlibatan Peruri sebagai mitra strategis dalam proyek tersebut. Menurutnya, peran Peruri sebagai GovTech Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Selain itu, transformasi Peruri menjadi perusahaan teknologi berstandar keamanan tinggi dinilai semakin memperkuat kapasitasnya dalam menangani sistem digital pemerintahan.
Azmi menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi penyimpangan dana sebagaimana yang dituduhkan. Ia menyebut pemberitaan soal proyek fiktif hanyalah asumsi tanpa verifikasi dan bertentangan dengan data resmi.
“Informasi yang beredar seolah-olah benar, padahal faktanya tidak pernah terjadi. Tuduhan tersebut dibangun di atas asumsi, bukan fakta,” tegasnya.
Dari sisi penggunaan anggaran, dana yang menjadi perhatian publik disebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar, yang mencakup berbagai modul sistem untuk mendukung pengelolaan data gizi secara terintegrasi. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT senilai sekitar Rp199 miliar guna mendukung pemantauan program gizi secara real-time di berbagai daerah.
BGN juga memastikan seluruh proses kerja sama, termasuk melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aspek keamanan data disebut menjadi perhatian utama mengingat platform SIPGN akan mengelola data sensitif terkait kondisi gizi masyarakat Indonesia.
Dengan fakta yang dinilai terang dan jelas, LAKSI mengecam keras pihak-pihak yang terus menyebarkan tuduhan tanpa dasar terhadap BGN. Menurut Azmi, tuduhan tersebut tidak memiliki landasan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbukti sebagai rekayasa narasi.
LAKSI pun mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh potongan informasi yang tidak utuh.
“Publik harus kritis dan mengedepankan data resmi sebelum mempercayai suatu informasi. Jangan sampai opini yang dibangun tanpa fakta justru merusak kepercayaan terhadap program strategis nasional,” pungkasnya.
(Djul Asnawi)