Tuntut Penghapusan Outsourcing dan Kenaikan Upah
Jakarta, SINAR DUNIA MEDIA — Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia turun ke jalan hari ini dalam aksi demonstrasi nasional yang dipusatkan di Jakarta. Aksi yang diprakarsai oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini berlangsung di tiga titik utama: Balai Kota Jakarta, Patung Kuda, dan depan Gedung DPR/MPR RI.
Dengan tema “Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan!”, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan strategis kepada pemerintah, di antaranya:
- Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah murah (HOSTUM)
- Kenaikan upah minimum nasional tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen
- Pembentukan Satgas PHK untuk menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja
- Reformasi pajak perburuhan: kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
- Revisi RUU Pemilu dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi
Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. “Kami ingin pemerintah mendengar suara buruh dan segera melakukan perubahan kebijakan yang lebih adil,” ujarnya.
Dampak Lalu Lintas dan Transportasi
Aksi ini berdampak pada layanan transportasi di Jakarta. PT KAI Commuter menyiapkan skema penutupan perjalanan KRL Tanah Abang–Palmerah jika kondisi tidak kondusif. Sebanyak 4.531 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Aksi Serentak di 37 Provinsi
Selain Jakarta, aksi serupa juga digelar di kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, serta di berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua.
SUMBER BERITA :
